Tanjab Barat, Analisismedia – Polemik menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kian memanas. Temuan telur busuk hingga dugaan manipulasi label makanan memicu gelombang kritik publik terhadap kualitas dan pengawasan program yang seharusnya menjamin asupan gizi anak-anak.
Sorotan tajam datang dari advokat muda Tanjung Jabung Barat, Ferdiono Ramadhan, S.H. Ia menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kelalaian teknis semata.
“Adanya temuan makanan tak layak konsumsi, terutama telur busuk dan dugaan manipulasi label dalam program MBG, bukan sekadar kesalahan katering biasa. Kami melihat indikasi kuat adanya unsur kesengajaan. Ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan pangan terencana,” tegas Ferdiono.
Menurutnya, jika benar terdapat unsur kesengajaan dalam penyajian pangan yang tidak layak, maka perbuatan tersebut berpotensi masuk ranah pidana. Apalagi, program MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
Ferdiono mendesak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat untuk tidak berhenti pada sanksi administratif semata.
“Kami meminta Polres Tanjung Jabung Barat mengusut tuntas kasus ini. Penegakan hukum jangan berhenti pada teguran atau sanksi administrasi. Harus ada proses pidana dan blacklist permanen terhadap vendor jika terbukti bersalah. Jangan jadikan gizi anak bangsa sebagai ladang proyek mencari keuntungan oknum nakal,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efek jera, tidak hanya bagi vendor penyedia makanan, tetapi juga pihak dapur pelaksana dan tenaga ahli gizi yang terlibat dalam pengawasan.
“Hukum harus hadir memberikan efek jera. Kami mendukung penuh langkah kepolisian untuk menyeret aktor di balik dugaan manipulasi ini ke meja hijau. Tidak boleh ada kompromi jika sudah menyangkut keselamatan anak bangsa, terlebih ini program pemerintah yang berjalan secara nasional,” tutupnya.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi sistem pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan MBG di daerah. Publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum demi memastikan program gizi untuk generasi penerus bangsa benar-benar berjalan sesuai tujuan, bukan justru menjadi celah praktik curang yang membahayakan.
