Awalnya, kami masyarakat Silima Pungga-pungga membiarkan aktivitas mereka, karena kami mengira YDPK hanya bergerak dibidang keagamaan.
Namum dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas mereka makin meresahkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat karena seringkali mereka menyebar fitnah dan berita bohong terkait bahaya industri pertambangan yang ada di kampung kami.
Kami informasikan juga bahwa mayoritas masyarakat Silima Pungga-Pungga khususnya Kabupaten Dairi pada umumnya sangat mengkehendaki kegiatan perusahaan tambang dapat berjalan sehingga perekonomian masyarakat bisa meningkat.
Selain itu, YDPK seringkali mengatasnamakan masyarakat Silima Pungga-Pungga dalam berbagai gerakannya.
Berdasarkan informasi yang sejak lama beredar, untuk mendukung aktivitasnya, YDPK mendapat pendanaan dari lembaga yang berasal dari Jerman.
Sehubungan dengan hal tersebut kami bermaksud mengundang Saudara untuk hadir dan memberikan klarifikasi dihadapan masyarakat Silima Pungga-Pungga, pada :
Hari / Tanggal : Senin / 13 Desember 2021.
Pukul : 09.30 Wib, sampai selesai.
Tempat : Sekretariat Almas Lintang, Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Parongil.
Demikian surat undangan ini kami sampaikan, dan diminta agar Saudara hadir tanpa diwakilkan.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, ditandatangani, Shahbin Cibro.
Surat juga ditembuskan kepada Bupati Dairi di Sidikalang, Menteri Luar Negeri Indonesia di Jakarta dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
Semua surat tembusan telah terkirim ke tujuan disertai tanda terima surat tertanggal 03 Desember 2021.
Diketahui, PT. DPM merupakan anak perusahaan PT. Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) bekerjasama dengan China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) asal Tiongkok.
Direktur BRMS, Suseno Kramadibrata, menjelaskan komposisi pemegang saham dalam PT. DPM adalah 51% NFC China dan 49% BRMS.
(AB)
