Batu Bara, Sumut – Pada Senin, 15 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, telah berlangsung rapat paripurna di Aula Kantor DPRD Kabupaten Batu Bara. Rapat ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk RAPBD tahun 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Bapak Safi’i, SH, dan Pj. Bupati Kabupaten Batu Bara yang diwakili oleh Asisten 1, Bapak Rusian Heri, S.Sos. Selain itu, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara, Bapak Izhar Fauzi, SH, seluruh anggota DPRD, OPD, serta unsur Forkopimda turut hadir dalam rapat penting ini.
Dalam kesempatan tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terkait Nota KUA-PPAS. Berikut adalah rangkuman pandangan umum dari beberapa fraksi :
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat dalam rancangan KUA-PPAS RAPBD tahun 2025. Fraksi ini berharap ada perluasan akses infrastruktur daerah, seperti pembangunan jalan, jembatan, serta peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. Fokus utama diarahkan pada daerah-daerah yang masih minim tersentuh pembangunan di wilayah Kabupaten Batu Bara.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan seluruh komponen terkait KUA-PPAS untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sebelum pembahasan dilaksanakan. Fraksi ini juga mendorong OPD terkait untuk mempercepat serapan anggaran, sehingga dana tersebut dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini disampaikan oleh Bapak Amirtan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah menyusun target pendapatan sebesar Rp1,285 triliun untuk tahun anggaran 2025. Fraksi ini menilai target tersebut sebagai langkah positif dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Rapat paripurna ini menegaskan pentingnya kolaborasi dan persiapan matang dari seluruh pihak terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan KUA-PPAS tahun 2025. Dengan adanya masukan dari berbagai fraksi, diharapkan proses pembangunan di Kabupaten Batu Bara dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara. (Andi)
