Jakarta — Aksi blusukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke pasar-pasar tradisional dan area persawahan mendapat sorotan tajam dari Forum Jaminan Sosial (Jamsos) Pekerja dan Buruh. Organisasi tersebut menilai bahwa masyarakat saat ini tidak membutuhkan aktivitas simbolik, melainkan realisasi konkret dari janji kampanye, yakni penyediaan 19 juta lapangan kerja baru.
Kritik itu disampaikan langsung oleh Koordinator Forum Jamsos, HM Jusuf Rizal, dalam sesi wawancara dengan media usai menggelar diskusi publik bertajuk “Serap Aspirasi Pekerja dan Buruh” yang membahas konsep revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan di Jakarta.
“Blusukan semacam itu tidak memberikan solusi nyata. Persoalan di pasar dan sawah tidak mengalami perubahan signifikan meski sudah dikunjungi berulang kali. Yang lebih mendesak adalah membuka akses pekerjaan bagi jutaan rakyat Indonesia,” tegas Jusuf Rizal, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)–KSPSI.
Menurut pria berdarah Madura-Batak itu, Wapres Gibran sebaiknya menghentikan gaya komunikasi politik yang cenderung pencitraan. Ia mengingatkan agar Gibran fokus pada isu-isu strategis ketenagakerjaan, terutama di tengah meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan keterbatasan lapangan kerja.
![]() |
H.M Yusuf Rizal memakai kacamata hitam saat memberikan keterangan Pers |
“Kalau mau blusukan, sebaiknya ke titik-titik krusial dunia kerja: buruh muda, pekerja informal, penyandang disabilitas, hingga korban PHK. Bukan sekadar datang ke pasar atau sawah untuk konten,” ujar Jusuf Rizal yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Ormas Masyarakat Madura Asli (MADAS) Nusantara sekaligus relawan pendukung Prabowo-Gibran.
Forum Jamsos, lanjutnya, siap memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih progresif dan berkeadilan. Termasuk merancang strategi nyata dalam memenuhi target 19 juta lapangan kerja baru, sebagaimana dijanjikan dalam kampanye.
“Pemerintah perlu menyusun langkah konkret, bukan sekadar iming-iming atau janji manis di masa kampanye. Kita bicara soal masa depan pekerja dan buruh Indonesia,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Forum Jamsos Pekerja dan Buruh merupakan aliansi lintas federasi dan konfederasi serikat pekerja yang aktif memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk perlindungan jaminan sosial. Forum ini juga memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk advokasi pekerja yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan.
Forum ini didirikan oleh sejumlah tokoh serikat pekerja nasional, pemerhati jaminan sosial seperti Timboel Siregar, praktisi hukum, jurnalis, hingga aktivis antikorupsi, sebagai bentuk konsolidasi gerakan buruh yang independen dan solutif.
(Red)