Kuala Tungkal, Analisismedia - Bupati Tanjung Jabung Barat,
Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka
Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Jenderal
Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., secara
virtual zoom meeting di ruang rapat Bupati, Selasa Pagi (02/09/25).
Rakor Inflasi ini turut diikuti oleh Pasiter Kodim
0419/Tanjab, Sekretaris Daerah, perwakilan Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung
Barat, Bulog Cabang Kuala Tungkal, Asisiten Perekonomian dan Pembangunan,
Kepala OPD terkait, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Kerjasama, dan
Kepala Bagian SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi
(Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menekankan
pentingnya stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sebagai upaya menekan
gejolak harga, khususnya beras. Bulog akan menyalurkan beras SPHP dari stok
cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli –
Desember 2025.
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar seluruh kepala
daerah proaktif menjalin kerja sama dengan Bulog di daerahnya masing-masing
untuk membantu penyaluran beras. Karena Bulog berperan sebagai stabilisator
harga beras di daerah.
"Peran pemerintah daerah sangat penting dalam upaya
menstabilkan harga beras dan minyak goreng (merek Minyak Kita), terutama dengan
momentum gerakan saat ini yang mendukung upaya ini di tengah situasi yang masih
relatif hangat (fluktuatif/naik turun)”, tegasnya.
Sebelumnya, pada rakor yang sama, Mendagri Tito Karnavian
mengatakan tindak lanjut terhadap arahan Presiden RI untuk membahas
langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas nasional
di tengah dinamika situasi yang berkembang. Kemendagri ditugaskan untuk
memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan baik
dan juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan
masyarakat.
Tito Karnavian menekankan bahwa partisipasi aktif kepala
daerah dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan akan memperkuat otonomi
daerah di sektor pangan, karena daerah akan memiliki kendali lebih besar dalam
pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan pangannya sendiri. Hal ini sejalan dengan
upaya pemerintah untuk menstabilkan harga pangan, mengendalikan inflasi, dan
menjaga biaya hidup masyarakat agar tetap terjangkau melalui program swasembada
pangan.
“Semua kepala daerah bersama Forkopimda harus mampu
mengendalikan situasi di dalam daerah nya masing-masing. Kendalikan daerahnya
dan lakukan langkah-langkah proaktif, melaksanakan doa kedamaian bersama, dan
menggencarkan program dan kegiatan yang pro-rakyat seperti gerakan pasar murah,
pembagian bansos bekerjasama dengan Bulog yang dampaknya sangat baik untuk
pengendalian inflasi”, tutupnya. (*/nst)
