Medan, analisismedia.com — Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara kembali mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) pada Jumat, 7 November 2025, untuk melanjutkan aksi jilid II terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik kolusi dalam operasional PT. Kencana Inti Perkasa (KIP) yang berlokasi di kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan sebelumnya, setelah PT. KIP tetap beroperasi meskipun masih diselimuti dugaan pelanggaran administratif, ketidakjelasan legalitas lahan, serta indikasi kuat adanya bekingan dari keluarga Bupati Labuhanbatu Utara.
Aksi damai ini dipimpin oleh Azis sebagai Koordinator Aksi, dan Hidayat sebagai Koordinator Lapangan, dengan massa yang membawa spanduk bertuliskan “Usut Dugaan Bekingan Politik di PT. KIP” dan “Jangan Jadikan Labura Kebal Hukum.”
“Kami datang bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk menagih keadilan. PT. KIP sudah beroperasi tanpa kepastian hukum yang jelas, sementara masyarakat hanya bisa menonton. Dugaan kuat, perusahaan ini dibekingi oleh keluarga Bupati Labura,” tegas Azis, di sela orasi di depan gerbang Polda Sumut.
Dalam aksinya, massa GMP menilai bahwa aktivitas PT. KIP tidak hanya menyalahi prinsip tata kelola usaha perkebunan, tetapi juga mencerminkan adanya penyalahgunaan pengaruh kekuasaan di daerah. Mereka menyoroti ketiadaan transparansi dalam proses perizinan serta dugaan manipulasi dokumen terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sumber bahan baku sawit.
“Ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka rakyat akan kehilangan harapan. Kami menolak pembiaran terhadap praktik kolusi yang dilakukan oleh pejabat dan keluarganya,” ujar Hidayat, Koordinator Lapangan GMP Sumut.
Perwakilan massa diterima langsung oleh Ipda Fahriza, S.H., M.H., dari Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut, selaku pejabat penerima aspirasi. Dalam pertemuan tersebut, pihak kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti laporan mahasiswa sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami terima aspirasi dari adik-adik dan akan kami tindak lanjuti. Saat ini kami menunggu perintah dari atasan kami,” ujar Ipda Fahriza, saat menerima perwakilan massa di ruang Ditreskrimsus Polda Sumut.
Sementara itu, Ketua DPW GMP Sumut, Muhammad Idris Sarumpaet, menyatakan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan tidak akan mundur sebelum kebenaran ditegakkan.
“Kami ingin penegakan hukum yang berani menembus tembok kekuasaan. Jika benar PT. KIP dibekingi keluarga bupati, maka ini bukan lagi urusan bisnis, tapi urusan moral dan keadilan publik,” tegas Idris Sarumpaet.
Aksi berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Sebelum membubarkan diri, massa GMP menegaskan akan kembali melakukan aksi lanjutan jika tidak ada langkah konkret dari pihak Polda Sumut dalam waktu dekat.
“Kami akan datang lagi jika kasus ini tetap dibiarkan. Hukum tidak boleh kalah dari kekuasaan,” tutup Azis dalam orasi penutupnya.(lia)
